FEATURE TOKOH TERBARU 

Menjadikan hukum adat sebagai solusi

Rasinah Abdul Igit
Raden Muhammad Rais hanya bersekolah hingga kelas 4 sekolah dasar. Namun berkat kerja kerasnya, hukum adat kembali dipakai sebagai sebagai pedoman hidup. Karena itu juga, anak-anak desa tidak lagi putus sekolah dan para ibu melahirkan di kesehatan formal.


“Banyak ketimpangan terjadi karena masyarakat di desa tidak mengindahkan hukum positif, solusinya kembali menerapkan hukum adat,” kata Raden Muhammad Rais, memulai perbincangan.

Dulunya, kenang laki-laki 51 tahun ini, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, hampir sama dengan sebagian besar desa-desa lainnya. Banyak anak-anak putus sekolah akibat kemiskinan, ibu meninggal saat melahirkan karena hanya mengandalkan dukun kampung. Juga meningkatnya tingkat kenakalan remaja dan perusakan lingkungan. Masyarakat tidak terlalu peduli dengan program pemerintah di desa mereka.

Rais, menilai, semuanya terjadi karena sistem hukum adat tidak berjalan. Padahal, hukum adat itulah yang mengikat menyelaraskan kehidupan di pedesaan. “Satu-satunya cara adalah menghidupkan kembali hukum adat,” kata Rais.

Tidak mudah

Menghidupkan kembali sistem lama di tengah-tengah masyarakat yang sudah “akrab” dengan gaya modernisme bukanlah perkara gampang. Rais sudah kenyang dengan tudingan miring tentang upayanya membangkitkan sistem feodal.

Utamanya, oleh mereka yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Rais bergeming. Jabatannya sebagai kepala dusun, ia manfaatkan untuk terus menyadarkan masyarakat pentingnya menghormati hukum adat. Hukum yang sudah ada bahkan lebih tua ketimbang hukum positif Indonesia.

Pertengahan 2009 usaha Rais berhasil. Warga dari 12 dusun bersedia menggelar sangkep (musyawarah besar) untuk menyusun awik awik (hukum adat) warisan nenek moyang suku Sasak. Poin-poin aturan yang telah disepakati kemudian dikukuhkan dalam prosesi adat. Siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi secara adat pula.

Pencuri ternak misalnya, akan diarak keliling kampung sambil membawa barang curiannya. Pelaku juga diharuskan menyampaikan perbuatannya di hadapan seluruh warga sesaat sebelum dimulainya ibadah sholat Jum’at dengan janji tidak mengulangi perbuatannya.

Awik awik juga mengatur soal pendidikan dan kesehatan. Tidak boleh ada keluarga yang memiliki anak putus sekolah hanya karena faktor biaya. Mereka hendaknya bahu membahu mencarikan biaya untuk kelangsungan pendidikan sang anak.

“ Keluarga yang melanggar aturan ini akan dihukum pula dengan hukuman sosial. Aparat desa tidak akan melayani kebutuhan keluarga yang membiarkan anaknya tidak sekolah. Pelayanan KTP, jatah beras miskin dan lain-lain akan tidak dilayani,” kata peraih Millennium Development Goals (MDGs) Award ini. Hukuman terberat yang disepakati untuk diterapkan adalah diusir dari desa.

Pengalaman

Hal yang membuat bapak enam anak ini merasa penting untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu titik pijak adalah pengalaman hidupnya. Tuntutan hidup yang membuatnya tidak bisa bersekolah seperti anak kebanyakan. Hari-harinya dihabiskan untuk membantu orang tua berjualan di pasar.

Mambalan, tempat Rais besar, dalam sejarahnya adalah sebuah kedatuan (kerajaan kecil) dan memiliki pengaruh besar di desa-desa sekitar. Keinginannya menggagas awik awik juga berasal dari desa tempat ia terpilih menjadi Ketua Adat. Tidak jauh dari pemukiman warga terdapat kubur pengantin. Konon, kedua mempelai dihukum mati karena tidak mengindahkan hukum adat selama masa pacaran mereka.

Bagi Rais, hukum positif sulit merubah paradigma masyarakat oleh karena aturan tersebut tidak disusun dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Lebih dari itu, awik awik dibuat untuk mengakodir persoalan yang tidak bisa tuntas lewat sistem pemerintah. Masyarakat Sasak mungkin terbiasa mengabaikan undangan resmi pemerintah saat hendak membahas problem sosial mereka. Tetapi masyarakat sasak pantang menolak undangan sangkep, jika tidak ingin dikatakan tidak menghormati adat.

“ Saya berniat mendorong penerapan awik awik di semua desa di Lombok. Baru-baru ini sudah berkumpul perwakilan desa se Kecamatan Batulayar dan Gunungsari untuk melakukan hal yang sama” ungkap anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Lombok Barat sejak 2003-sekarang ini.

Rasinah Abdul Igit | Mataram

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar